Cerita Refleksi Kegiatan Muspasmee VIII di Komopa

(Suasana Saat Kegiatan Muspasmee VIII di Komopa. Dok: Pribadi)

Pagi itu, Minggu 1 Februari 2026, udara Obano seperti biasa, dingin walau cerah. Jam masih menunjukkan pukul 06.00 WIT ketika lonceng gereja berbunyi memanggil umat untuk mengikuti Perayaan Ekaristi di Paroki St. Fransiskus Obano. Biasanya misa dimulai pukul 08.00, tetapi hari itu dimajukan, karena ada perjalanan panjang yang menanti. Kami akan berangkat menuju kegiatan Musyawarah Pastoral Mee (Muspasmee) Ke-VIII di Paroki Kristus Jaya Komopa, Dekenat Paniai, Keuskupan Timika.

(Foto suasana saat Ibadah bersama di gereja katolik St. Fransiskus Obano sebelum menuju ke tempat kegiatan
Dok: Pribadi)

Sejak 2005, Muspasmee telah menjadi ruang perjumpaan penting bagi umat katolik Meeuwodide. Tiga tahun sekali umat berkumpul untuk membaca tanda-tanda zaman, mengevaluasi pelayanan Gereja, dan merumuskan arah bersama. Tahun ini temanya: “Hak Hidup”, dengan seruan "Iya-Iya Akatiyake", kita saling menyelamatkan, bangkit, dan berjalan bersama.

Setelah misa, kami bergerak menuju danau. Obano berada di bagian barat Danau Paniai, sedangkan Komopa di timur. Rombongan kami berjumlah 188 orang, menggunakan 12 speedboat bermesin tempel 40 PK. Dengan speedboat kami membelah danau Paniai yang luas dan tenang, lalu masuk ke sungai Aga yang berkelok-kelok. Sepanjang perjalanan, terlihat speedboat lain hilir mudik membawa peserta dari berbagai paroki. Di darat, kendaraan beroda dua maupun roda empat mengangkut manusia dan logistik. Rasanya seperti seluruh Meeuwodidee sedang bergerak menuju satu tujuan yang sama.

Setibanya di Komopa, kami disambut dengan meriah oleh umat setempat. Tarian adat, nyanyian 'yuu waitaa', semua umat yang mengenakan pakaian tradisional memberi kesan hangat dan penuh hormat. Para peserta dari berbagai wilayah berdatangan, termasuk Uskup Timika, Mgr.Berdarnus Bofitwos Baru,O.S.A. yang memimpin misa pembukaan.

Dalam khotbahnya, Uskup berbicara tegas tentang hak hidup dan keadilan sosial. Ia menyinggung sistem sosial, politik, dan ekonomi yang kerap mengabaikan manusia dan alam Papua, termasuk proyek-proyek besar atas nama pembangunan. Ia mengingatkan bahwa Gereja tidak boleh menjadi bagian dari kekuasaan yang membiarkan perusakan martabat manusia dan lingkungan. Begitulah Uskup Bernard. Kata-katanya tajam, penuh keberanian tanpa tedeng aling-aling, dan berlandaskan rasa kasih.

Selama sepekan, kami mengikuti berbagai sesi musyawarah dan diskusi. Banyak hal dibicarakan, mulai dari isu sosial, kemanusiaan, pendidikan iman, pelestarian budaya Mee, hingga evaluasi pelayanan Gereja agar semakin kontekstual. Namun bagi saya, ada dua sesi yang paling membekas.

Pertama adalah materi tentang “Hak Hidup”. Para pembicara menjelaskan bahwa setiap ciptaan Tuhan (Ugatame) memiliki hak yang melekat: hak hidup layak, hak berkembang, hak atas pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, dan budaya. Hak-hak ini bukan sekadar konsep, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Refleksi itu dimulai dari kesadaran 'Aniko, Aniki Mee', saya manusia sejati. Jika saya manusia sejati, maka hidup saya harus dibangun bertopang pada firman Tuhan (totaa manaa) dan Owaadaa. Owaa berarti rumah, Edaa berarti pagar. Owaadaa adalah pagar rumah. Manusia Mee bisa dibilang adalah rumah itu sendiri, dan pagarnya adalah pikiran, perasaan, iman, serta kearifan lokal. Ada pula Emaawaa (rumah adat) dan Ayii Manaa (Sabda Allah) yang menjaga nyala tungku kehidupan kehidupan. Api itu harus dinyalakan dari rumah. Dari keluarga, kebun, dusun, lalu menyebar ke ruang hidup yang lebih luas.

Umat juga mendiskusikan tentang realitas pahit di Tanah Papua: eksploitasi sumber daya alam, investasi yang meminggirkan masyarakat adat, dan kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan ekonomi daripada kemanusiaan. Perempuan sering menjadi korban paling rentan dalam sistem patriarki dan kapitalis yang menindas.

Di sisi lain, penyakit sosial seperti judi, minuman keras, togel, dan konflik horizontal terus merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat Mee. Banyak laki-laki terjebak di dalamnya, melupakan keluarga dan tanggung jawab. Perempuan kerapkali justru memikul beban ganda. Mengurus rumah, kebun, anak-anak, dan tetap aktif melayani di Gereja.

Tetapi harapan tidak sepenuhnya padam. Saya melihat sendiri bagaimana perempuan-perempuan bangkit bersuara, mempertahankan tanah adat, dan menjadi garda terdepan dalam pelayanan Gereja. Di tengah tekanan budaya patriarki, mereka tetap berdiri. Saya makin yakin, kami tidak kekurangan harapan.

Sesi kedua yang sangat menyentuh adalah "berbagi kisah gembira" dari setiap paroki. Dari banyak cerita, ada dua sosok mama yang sangat membekas di hati saya.

Mama Theresia Dogopia dari Paroki Kristus Raja Malompo Nabire menceritakan pengalamannya memimpin komunitas basis dan membentuk koperasi untuk menopang ekonomi umat. Ia mengatakan bahwa banyak pelayanan Gereja saat ini digerakkan oleh mama-mama yang melayani dengan tulus. Ia mengajak kaum muda supaya tidak tinggal diam, tetapi aktif terlibat.

Kemudian Mama Martina Yogi dari Paroki St. Yusuf Enarotali, yang menjabat Ketua Dewan Harian Paroki. Ia bercerita tentang tantangan sengketa tanah gereja dan diskriminasi gender yang ia hadapi. Namun mama ini membuktikan bahwa kepemimpinan tidak ditentukan oleh laki-laki atau perempuan, tetapi oleh kemampuan dan komitmen pelayanan. Ia mengajak semua orang berjalan bersama, tanpa memandang perbedaan.

(Foto saat Mama Martina Berbagi Kisah Gembira. Dok: Pribadi)

Setiap misa selama Muspasmee juga selalu diwarnai tiga seruan moral yang kuat: Pertama, umat tidak boleh menjual tanah karena tanah adalah Noukai (Mama) yang memberi kehidupan. Menjual tanah artinya menjual Mama dan kehidupan itu sendiri. Kedua, para pendatang seperti guru, tenaga kesehatan, pedagang, bahkan suster biarawati atau pastor, diingatkan agar tidak memiliki misi terselubung yang hanya mencari untung, dan merugikan manusia serta alam Papua. Ketiga, pakaian adat serta mahkota cendrawasih harus dijaga kesakralannya sebagai identitas Orang Asli Papua. Orang dari luar tidak boleh pakai sembarang. Seruan-seruan ini menurut saya tegas, bahkan keras, lahir dari rasa cinta akan tanah dan diri yang bermartabat.

Ketika Muspasmee VIII berakhir, saya pulang dengan hati yang penuh impresi. Ada keprihatinan, ada luka, tetapi juga ada kekuatan dan harapan. Karena apa yang dibicarakan selama sepekan itu bukan teori dari awan-awan sana, tetapi itu adalah realitas hidup kami, orang Papua, hari ini.

Sebagai seorang perempuan dan umat Katolik dari tanah ini, saya merasa disentuh sekaligus diteguhkan. Saya berkesimpulan bahwa Muspasmee bukan sekadar agenda tiga tahunan, tetapi ia adalah ruang di mana kami bertemu, saling berbagi, mengurai berbagai persoalan yang melilit umat, dan saling menguatkan. 

Di sana saya melihat bahwa tungku api kehidupan itu belum padam. Ia masih menyala. Di rumah-rumah, di kebun-kebun, di gereja, dan di hati orang-orang yang tetap percaya bahwa hak hidup harus dijaga bersama untuk kebaikan bersama. 

Tulisan ini hanyalah cerita sederhana tentang pengalaman saya mengikuti Muspasmee VIII di Komopa. Saya membagikannya, karena saya tidak ingin menyimpannya sendiri. Siapa tahu kisah kecil ini bisa menjadi informasi, bahan refleksi, atau inspirasi bagi kawan-kawan muda. Terutama perempuan Papua, agar berani dan mau terlibat, menjaga hak hidup, dan terus menyalakan api harapan di kita pu tanah ini. Idee uminaa.

Obano, 16 Februari 2026.